Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Penyerangan Nakes di Papua

19-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan langkah pemerintah menindaklanjuti kasus  penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.

 

"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka  berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," tegas Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (19/09).

 

Menurut Netty, jaminan keamanan  dan perlindungan  terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah. "Perlindungan dan  jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk  WNI di dalam negeri,  tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," ungkapnya.

 

Apalagi, sambung Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes-lah yang menjadi garda terdepan. "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapundan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.

 

Jadi, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya. "Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tegasnya.

 

Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Legislator Fraksi PKS itu. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...